Moeldoko Dorang KPU Lakukan Pemutakhiran Data Untuk Cegah Manipulasi Data Pemilu Palsu
Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU)
melakukan pemutakhiran data, sinkronisasi, dan kerja bersama untuk Satu
Information Indonesia. Hal ini agar tidak muncul data palsu yang bisa
dimanfaatkan oleh oknum-oknum politik sehingga hasil Pemilu bisa
termanipulasi.
"Jangan sampai data-data palsu digunakan untuk pendaftaran partai
politik, calon independen atau kepala daerah, sehingga mengantarkan
orang-orang yang tidak mewakili pilihan rakyat bisa jadi pemimpin,"tegas Moeldoko dikutip dari siaran pers, Rabu (1/12/2021).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sendiri mengeluarkan kebijakan Satu
Data Indonesia (SDI) yang diatur dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019.
Kebijakan ini diharapkan menjadi kunci dari berbagai permasalahan data
di Indonesia.
Mulai dari, sulitnya mendapatkan information termutakhir dan berkualitas
akibat tidak adanya koordinasi antar institusi sehingga information
yang dihasilkan sering tumpang tindih dan tidak sinkron. Moeldoko
mengaku pihaknya kesulitan mendapat information mutakhir
"Kami (KSP) dalam proses debottlenecking sering kesulitan mendapat data
mutakhir, sehingga KSP bersama Bappenas dan Kementerian/Lembaga kunci
menginisiasi dan merumuskan kebijakan SDI (Satu Data Indonesia) ini,"jelas dia.
SDI Menjaga Transparansi
Mantan Panglima TNI itu menyampaikan kebijakan SDI yang dikomandani Menteri PPN/Kepala Bappenas itu menjadi langkah pemerintah untuk melakukan strukturisasi kerangka regulasi dan institusi, serta menyediakan data dalam format terbuka.
Dengan begitu, information pemerintah menjadi terpadu dan dapat dibagikan satu sama lain. "Kebijakan pemerintah harus berbasis information, dan ini sekaligus upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas kerja pemerintah,"kata Moeldoko.
Dia ingin pengumpulan dan pemutakhiran data oleh KPU tidak hanya diperuntuhkkan bagi penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, juga untuk program-program pemerintah. "KSP siap bekerjasama dan mendukung KPU untuk integrasi manajemen data,"ujar Moeldoko.
Komentar
Posting Komentar