IPO: Jika Airlangga Bisa Terjemahkan Visi Misi Presiden Jokowi, Karena Turunnya Ekonomi Memburuk

Jakarta - Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dipandang bisa menerjemahkan visi dan misi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hal ini menyusul Survei Indikator Politik Indonesia yang memuat adanya kenaikan kepuasan akan kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma' ruf Amin. Bahkan, disebut ini dipengaruhi oleh ekonomi memburuk turun, dan penanangan Covid-19 dinilai berhasil.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut, dari dua faktor itu, ada bagian dari Airlangga selaku Menko Perekonomian dan KPC-PEN. Dua posisi ini pun disebut tak punya imbalan politik atau menaikan elektabilitasnya, tapi tetap dikerjakan dengan baik.

"Ini menandakan jika Airlangga berhasil menerjemahkan visi misi Presiden Jokowi, sehingga yang mendapat kredit prestasi adalah presiden," kata dia, dalam keterangannya, Minggu (5/12/2021).

Bahkan, menurut dia, bisa dipandang apa yang dilakukan Airlangga dalam dewasa ini sebagai sosok negarawan. Sehingga perlahan-lahan tentu membawa dampak politik baginya. Dedi menuturkan, jika hasil positif baik ekonomi dan Covid-19 ini berlanjut, maka akan dilihat publik aktor-aktor yang memainkan perannya.

"Dan Airlangga bukan tidak mungkin jika di masa mendatang semakin dipercaya publik untuk memimpin,"kata dia.

Survei Indikator

Sebelumnya, Survei Indikator Politik Indonesia menyampaikan ada peningkatan kinerja terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Publik dinilai puas akan kinerja keduanya. Adapun ini termuat dalam survei yang dilakukan 2-6 November 2021.

"Kinerja presiden total ada sekitar 72 persen yang sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja presiden Jokowi,"Ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat pemaparan survei secara daring, Minggu (5/12/2021).

Dia menjelaskan, terjadi kenaikan tingkat kepuasan kinerja presiden dalam kurun waktu 2-3 bulan terakhir. Padahal pada Juli 2021, tercatat tingkat kepuasan kinerja terendah dalam enam tahun terakhir.
Pada November 2021 ini terjadi kenaikan sebesar 13 persen sejak Juli 2021 dengan angka 59 persen.

"Dalam waktu 2-3 bulan naik 13 persen. Nah ini approval rating sekarang adalah kenaikan paling tinggi selama pandemi 2 tahun terakhir,"ujar Burhanuddin.

Sementara kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mencatat rekor baru. Tingkat kepuasan terhadap kinerja wakil presiden mencapai 50,9 persen. Dibanding sebelumnya yang sering di bawah 50 persen.

"Baru kali ini kinerja wapres diapresaisi lebih dari 50 persen," ujar Burhanuddin.

Indikator Politik Indonesia mencatat kenaikan tingkat kepuasan terhadap Jokowi karena dua faktor. Yaitu yang menilai ekonomi memburuk turun, dan penanangan Covid-19 dinilai berhasil.

Pada survei kali ini tercatat responden yang menyatakan ekonomi nasional memburuk turun menjadi 40,4 persen dari survei sebelumnya sebesar 52,5 persen pada Juli 2021.

Sementara responden yang puas terhadap kinerja penanganan Covid-19 oleh Jokowi sebesar 77,6 persen. Meningkat dari Juli 2021 yang berada di angka 61 persen.

"Dua ini yang menyumbang kepuasan kinerja presiden meningkat," kata Burhanuddin.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PDIP Melakukan Doa Bersama Untuk Sabam Sirait, Yang Dipimpin Oleh Megawati

Jakarta - melakulan doa bersama untuk Sabam Sirait, salah satu pendiri partai yang meninggal dunia pada hari ini. Doa bersama itu dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto. "Satu-satunya deklarator Partai yang masih ada yaitu Bapak Sabam Sirait juga telah meninggalkan kita semua. Dengan rasa dukacita, seluruh stakeholder partai juga mengucapkan duka cita mendalam," kata Megawati, Kamis (30/9/2021). Sementara, Hasto menuturkan, Sabam adalah panutan partai khususnya bagi PDIP. Dijelaskannya, Ketika oleh kekuasaan Orde Baru saat itu, dipaksakan penyederhanaan parpol melalui fusi. Dan di dalam rekam jejaknya Sabam menjadi bagian dari perjuangan menghadapi itu. Sabam juga tercatat sebagai sekretaris jenderal tiga periode selama partai masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). "Seluruh kader partai mengucapkan belasungkawa dan mendoakan beliau agar dilapangkan jalannya dan diterima di tempat yang terbaik di
Baca selengkapnya

Hari Pencoblosan Pemilu Akan Diputuskan Pada Pekan Depan

Jakarta - Komisi II DPR RI berencana menggelar rapat kerja dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas tanggal Pemilu 2024 pada pekan depan. Pada rapat kerja itu akan diambil keputusan hari pencoblosan Pemilu 2024 . "Minggu depan kita akan raker untuk putuskan jadwal dan tahapan pemilu,"ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1). Doli mengatakan, tidak ada hubungannya penetapan tanggal pemilu dengan proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu yang baru. Komisi II tidak menargetkan rapat kerja membahas jadwal pemilu digelar sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu. "Tidak ada hubungannya dengan KPU Bawaslu yang baru atau lama. Intinya seperti yang saya katakan bahwa kan sebelum ini kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melakukan konsolidasi bersama penyelenggara,"ujar Doli. Komisi II telah lama memberikan waktu Mendagri dan KPU melakukan konsolidasi. Sebelumnya a
Baca selengkapnya

Fraksi PKB Mendesak KPU Agar segera Menetapkan Tanggal Pemilu Karena Maraknya Aksi Curi Start Pemilu

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera menetapkan tanggal Pemilu 2024. Menurutnya, semakin cepat jadwal Pemilu ditetapkan, maka akan semakin baik. "Saya berharap KPU tegak lurus sebagai pelaksana undang-undang, yang di antaranya diberi tugas konstitusional untuk menetapkan waktu pemungutan suara Pemilu. Kewenangan ini diatur Pasal 347 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan,"kata Luqman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/11/2021). Menurut Luqman, berdasarkan undang-undang, KPU berwenang menetapkan tanggal pelaksanaan Pemilu. "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Jelas dan terang perintah undang-undang ini. Karena itu, KPU tidak perlu ragu sedikitpun,"kata dia. Ia mengingatkan bahwa usulan KPU Pemilu 2024 diselenggarakan 21 Februari 2024 bukan hanya keputusan KPU, melainkan hasil berkonsultasi tim
Baca selengkapnya