Jenderal TNI Andika Akan Mendapat Pengesahan Sebagai Panglima TNI Oleh DPR Hari Ini

Jakarta - Jenderal TNI Andika Perkasa segera mendapat pengesahan, sebagai calon Panglima TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pagi hari ini.

Menurut jadwal diterima wartawan, pengesahan dilakukan melalui program Rapat Paripurna pengambilan keputusan usai Andika mendapat persetujuan Komisi I DPR RI.

"Rapat Paripurna DPR RI Ke-9, masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022. Acara: Laporan Komisi I DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (fit and also appropriate test) terhadap Calon Panglima TNI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan,"tulis agenda DPR RI diterima, Senin (8/11/2021).

Usai disahkan oleh DPR RI, artinya tinggal satu langkah lagi bagi Andika untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Nantinya Andika akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Sebelum akan disahkan oleh DPR hari ini, Andika sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Komisi I DPR usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada Sabtu 7 November 2021. Andika memaparkan visi dan misinya, bila kelak menjadi Panglima TNI.

Merangkum yang disampaikan Andika, diketahui visi yang dibawanya yakni TNI adalah kita. Menurut jenderal bintang empat ini, visi tersebut merupakan sebuah interpretasi bagi masyarakat Indonesia untuk melihat TNI apa adanya dengan segala kekurangan dan perbaikan yang harus dijalani.

Kemudian, Andika pun melanjutkan dengan pemaparan misi dengan delapan fokus di dalamnya, mulai dari Undang-Undang hingga soal diplomasi.

8 Fokus Andika Perkasa Sebagai Calon Panglima

Fokus pertama, Andika mengatakan akan menguatkan TNI dalam hal pelaksanaan implementasi tugas-tugas kemiliteran dan pertahanan. Hal itu akam didasarkan pada peraturan perundang-undangan berlaku.

"Peningkatan kesadaran hukum prajurit, pemutakhiran peraturan dan petunjuk di lingkungan TNI dan peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas TNI,"kata Andika.

Fokus kedua, Andika mengatakan, siap memperkuat operasi pengamanan perbatasan baik di darat, laut, dan udara. Hal itu mulai dari peningkatakan efektivitas dan kecepatan respon, pemberdayaan wilayah perbatasn dan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia.

"Fokus ketiga, peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI untuk tugas Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang,"jelas Andika.

Fokus keempat Andika, adalah peningkatan operasional siber, mulai dari pembangunan dan penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber, hingga Kelembagaan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia.

"Fokus kelima adalah meningkatkan sinergitas intelijen terutama di wilayah konflik, seperti kapabilitas satuan intelijen dan juga tata kelola dan koordinasi intelijen,"ungkap Andika.

Keenam dan ketujuh, Andika menyatakan siap berfokus pada pemantapan interoperabilitas tri matra terpadu dalam pola operasi TNI. Turunannya adalah pengintegrasian doktrin, taktik, dan strategi antarmatra, juga efektivitas penyelenggaraan komando, kendali, komunikasi, komputer siber intelijen, pengamatan, dan pengintaian dalam operasi militer.

"Penguatan integrasi penataan organisasi untuk mewujudkan TNI yang adaptif ini penting, tata kelola organisasi dan revitalisasi dan reaktualiasai struktur dan fungsi organisasi di lingkungan TNI,"jelas Andika.

Terakhir atau kedelapan, Andika akan menjngkatkan peran diplomasi militer dalam kerangka kebijakan politk luar negeri. Hal yang dilakukannya, adalah memperluas latihan bersama dengan militer negara sahabat secara berimbang dengan memperhatikan konstelasi geopolitik dan geostrategi sejalan dengan kebijakan politik luar negeri.

"Peningkatan kesiapan satuan TNI sesuai standar Peacekeeping Capability Readiness System untuk mempermudah penyiapan misi pemeliharaan perdamaian,"Andika memungkasi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PDIP Melakukan Doa Bersama Untuk Sabam Sirait, Yang Dipimpin Oleh Megawati

Jakarta - melakulan doa bersama untuk Sabam Sirait, salah satu pendiri partai yang meninggal dunia pada hari ini. Doa bersama itu dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto. "Satu-satunya deklarator Partai yang masih ada yaitu Bapak Sabam Sirait juga telah meninggalkan kita semua. Dengan rasa dukacita, seluruh stakeholder partai juga mengucapkan duka cita mendalam," kata Megawati, Kamis (30/9/2021). Sementara, Hasto menuturkan, Sabam adalah panutan partai khususnya bagi PDIP. Dijelaskannya, Ketika oleh kekuasaan Orde Baru saat itu, dipaksakan penyederhanaan parpol melalui fusi. Dan di dalam rekam jejaknya Sabam menjadi bagian dari perjuangan menghadapi itu. Sabam juga tercatat sebagai sekretaris jenderal tiga periode selama partai masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). "Seluruh kader partai mengucapkan belasungkawa dan mendoakan beliau agar dilapangkan jalannya dan diterima di tempat yang terbaik di
Baca selengkapnya

Hari Pencoblosan Pemilu Akan Diputuskan Pada Pekan Depan

Jakarta - Komisi II DPR RI berencana menggelar rapat kerja dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas tanggal Pemilu 2024 pada pekan depan. Pada rapat kerja itu akan diambil keputusan hari pencoblosan Pemilu 2024 . "Minggu depan kita akan raker untuk putuskan jadwal dan tahapan pemilu,"ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1). Doli mengatakan, tidak ada hubungannya penetapan tanggal pemilu dengan proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu yang baru. Komisi II tidak menargetkan rapat kerja membahas jadwal pemilu digelar sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu. "Tidak ada hubungannya dengan KPU Bawaslu yang baru atau lama. Intinya seperti yang saya katakan bahwa kan sebelum ini kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melakukan konsolidasi bersama penyelenggara,"ujar Doli. Komisi II telah lama memberikan waktu Mendagri dan KPU melakukan konsolidasi. Sebelumnya a
Baca selengkapnya

Fraksi PKB Mendesak KPU Agar segera Menetapkan Tanggal Pemilu Karena Maraknya Aksi Curi Start Pemilu

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera menetapkan tanggal Pemilu 2024. Menurutnya, semakin cepat jadwal Pemilu ditetapkan, maka akan semakin baik. "Saya berharap KPU tegak lurus sebagai pelaksana undang-undang, yang di antaranya diberi tugas konstitusional untuk menetapkan waktu pemungutan suara Pemilu. Kewenangan ini diatur Pasal 347 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan,"kata Luqman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/11/2021). Menurut Luqman, berdasarkan undang-undang, KPU berwenang menetapkan tanggal pelaksanaan Pemilu. "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Jelas dan terang perintah undang-undang ini. Karena itu, KPU tidak perlu ragu sedikitpun,"kata dia. Ia mengingatkan bahwa usulan KPU Pemilu 2024 diselenggarakan 21 Februari 2024 bukan hanya keputusan KPU, melainkan hasil berkonsultasi tim
Baca selengkapnya