Mengapa Kebijakan Pandemi Covid-19 Selalu Berubah-ubah? Berikut Penjelasan Jokowi,

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyadari bahwa banyak pihak yang memandang bahwa kebijakan pengetatan dan pelonggaran mobilitas di masa pandemi Covid-19 berubah-ubah.

Jokowi mengatakan bahwa strategi dan manajemen lapangan disesuaikan dengan permasalahan yang ada.

"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini.

Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten," kata Jokowi saat menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8/2021).

Menurut dia, pemerintah berupaya untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Terlebih, infection corona saat ini terus bermutasi sehingga penanganannya pun harus disesuaikan.

" Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi," katanya.

Jokowi menyampaikan pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial (bansos) yang lebih banyak dibanding pada situasi typical. Sejumlah bansos yang digelontorkan akan ditingkatkan.

Mulai dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja. Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, master, dan dosen.

"Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional," tutur Jokowi.

Kebijakan PPKM

Seperti diketahui, kebijakan PPKM Level 4 dan Degree 3 di Jawa-Bali akan berakhir pada, Senin (16/8/2021). Pemerintah sendiri telah memperpanjang kebijakan PPKM ini sebanyak empat kali.

Awalnya, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat pada 3-20 Juli 2021 karena lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. PPKM darurat kemudian kembali diperpanjang sampai 25 Juli 2021 dan pemerintah berjanji akan melakukan pelonggaran apabila kasus virus corona menurun.

Selanjutnya, pemerintah melanjutkan dengan kebijakan PPKM Degree 4 dan 3 yang berlaku sejak 26 Juli sampai 16 Agustus 2021. Adapun PPKM Level 4 di luar Jawa-Bali akan berakhir pada 23 Agustus 2021.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PDIP Melakukan Doa Bersama Untuk Sabam Sirait, Yang Dipimpin Oleh Megawati

Jakarta - melakulan doa bersama untuk Sabam Sirait, salah satu pendiri partai yang meninggal dunia pada hari ini. Doa bersama itu dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto. "Satu-satunya deklarator Partai yang masih ada yaitu Bapak Sabam Sirait juga telah meninggalkan kita semua. Dengan rasa dukacita, seluruh stakeholder partai juga mengucapkan duka cita mendalam," kata Megawati, Kamis (30/9/2021). Sementara, Hasto menuturkan, Sabam adalah panutan partai khususnya bagi PDIP. Dijelaskannya, Ketika oleh kekuasaan Orde Baru saat itu, dipaksakan penyederhanaan parpol melalui fusi. Dan di dalam rekam jejaknya Sabam menjadi bagian dari perjuangan menghadapi itu. Sabam juga tercatat sebagai sekretaris jenderal tiga periode selama partai masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). "Seluruh kader partai mengucapkan belasungkawa dan mendoakan beliau agar dilapangkan jalannya dan diterima di tempat yang terbaik di
Baca selengkapnya

Hari Pencoblosan Pemilu Akan Diputuskan Pada Pekan Depan

Jakarta - Komisi II DPR RI berencana menggelar rapat kerja dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas tanggal Pemilu 2024 pada pekan depan. Pada rapat kerja itu akan diambil keputusan hari pencoblosan Pemilu 2024 . "Minggu depan kita akan raker untuk putuskan jadwal dan tahapan pemilu,"ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1). Doli mengatakan, tidak ada hubungannya penetapan tanggal pemilu dengan proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu yang baru. Komisi II tidak menargetkan rapat kerja membahas jadwal pemilu digelar sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu. "Tidak ada hubungannya dengan KPU Bawaslu yang baru atau lama. Intinya seperti yang saya katakan bahwa kan sebelum ini kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melakukan konsolidasi bersama penyelenggara,"ujar Doli. Komisi II telah lama memberikan waktu Mendagri dan KPU melakukan konsolidasi. Sebelumnya a
Baca selengkapnya

Fraksi PKB Mendesak KPU Agar segera Menetapkan Tanggal Pemilu Karena Maraknya Aksi Curi Start Pemilu

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera menetapkan tanggal Pemilu 2024. Menurutnya, semakin cepat jadwal Pemilu ditetapkan, maka akan semakin baik. "Saya berharap KPU tegak lurus sebagai pelaksana undang-undang, yang di antaranya diberi tugas konstitusional untuk menetapkan waktu pemungutan suara Pemilu. Kewenangan ini diatur Pasal 347 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan,"kata Luqman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/11/2021). Menurut Luqman, berdasarkan undang-undang, KPU berwenang menetapkan tanggal pelaksanaan Pemilu. "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Jelas dan terang perintah undang-undang ini. Karena itu, KPU tidak perlu ragu sedikitpun,"kata dia. Ia mengingatkan bahwa usulan KPU Pemilu 2024 diselenggarakan 21 Februari 2024 bukan hanya keputusan KPU, melainkan hasil berkonsultasi tim
Baca selengkapnya