Pemerintah Arab Saudi Mengizinkan Perempuan Mendaftar Haji Tanpa Pendamping Laki-Laki

Jakarta - Kementerian Haji Arab Saudi mengumumkan pada Minggu, perempuan sekarang bisa mendaftar haji tanpa pendamping laki-laki.

"Mereka yang berharap melaksanakan haji bisa mendaftar secara individu. Perempuan bisa mendaftar tanpa mahram (pendamping pria) bersama perempuan lain," jelas kementerian tersebut dalam sebuah infografik, dikutip dari Al Arabiya, Selasa (15/6).

Kerajaan ini akan membatasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini dengan kuota 60.000 hanya untuk penduduk Saudi dan warga negara lain yang tinggal di Arab Saudi. Pembatasan ini diberlakukan seperti tahun lalu karena pandemi virus corona yang masih berlangsung. Demikian diumumkan Kementerian Haji dan Umrah dalam sebuah pernyataan pada Sabtu.

"Mengingat seluruh dunia masih menyaksikan perkembangan berlanjut pandemi infection corona dan darurat mutasi baru, pendaftaran haji akan dibatasi hanya untuk penduduk dan warga negara dari dalam Kerajaan," jelas kementerian tersebut.

Mereka yang berusia antara 18-65 tahun dan telah divaksinasi penuh, telah menerima dosis pertama setidaknya 14 hari sebelumnya, atau mereka yang telah divaksinasi dan telah sembuh dari Covid-19 diizinkan mendaftar.

Portal pendaftaran dibuka mulai 13 Juni pukul 13.00 waktu setempat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PDIP Melakukan Doa Bersama Untuk Sabam Sirait, Yang Dipimpin Oleh Megawati

Jakarta - melakulan doa bersama untuk Sabam Sirait, salah satu pendiri partai yang meninggal dunia pada hari ini. Doa bersama itu dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto. "Satu-satunya deklarator Partai yang masih ada yaitu Bapak Sabam Sirait juga telah meninggalkan kita semua. Dengan rasa dukacita, seluruh stakeholder partai juga mengucapkan duka cita mendalam," kata Megawati, Kamis (30/9/2021). Sementara, Hasto menuturkan, Sabam adalah panutan partai khususnya bagi PDIP. Dijelaskannya, Ketika oleh kekuasaan Orde Baru saat itu, dipaksakan penyederhanaan parpol melalui fusi. Dan di dalam rekam jejaknya Sabam menjadi bagian dari perjuangan menghadapi itu. Sabam juga tercatat sebagai sekretaris jenderal tiga periode selama partai masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). "Seluruh kader partai mengucapkan belasungkawa dan mendoakan beliau agar dilapangkan jalannya dan diterima di tempat yang terbaik di
Baca selengkapnya

Hari Pencoblosan Pemilu Akan Diputuskan Pada Pekan Depan

Jakarta - Komisi II DPR RI berencana menggelar rapat kerja dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas tanggal Pemilu 2024 pada pekan depan. Pada rapat kerja itu akan diambil keputusan hari pencoblosan Pemilu 2024 . "Minggu depan kita akan raker untuk putuskan jadwal dan tahapan pemilu,"ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1). Doli mengatakan, tidak ada hubungannya penetapan tanggal pemilu dengan proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu yang baru. Komisi II tidak menargetkan rapat kerja membahas jadwal pemilu digelar sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu. "Tidak ada hubungannya dengan KPU Bawaslu yang baru atau lama. Intinya seperti yang saya katakan bahwa kan sebelum ini kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melakukan konsolidasi bersama penyelenggara,"ujar Doli. Komisi II telah lama memberikan waktu Mendagri dan KPU melakukan konsolidasi. Sebelumnya a
Baca selengkapnya

Fraksi PKB Mendesak KPU Agar segera Menetapkan Tanggal Pemilu Karena Maraknya Aksi Curi Start Pemilu

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera menetapkan tanggal Pemilu 2024. Menurutnya, semakin cepat jadwal Pemilu ditetapkan, maka akan semakin baik. "Saya berharap KPU tegak lurus sebagai pelaksana undang-undang, yang di antaranya diberi tugas konstitusional untuk menetapkan waktu pemungutan suara Pemilu. Kewenangan ini diatur Pasal 347 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan,"kata Luqman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/11/2021). Menurut Luqman, berdasarkan undang-undang, KPU berwenang menetapkan tanggal pelaksanaan Pemilu. "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Jelas dan terang perintah undang-undang ini. Karena itu, KPU tidak perlu ragu sedikitpun,"kata dia. Ia mengingatkan bahwa usulan KPU Pemilu 2024 diselenggarakan 21 Februari 2024 bukan hanya keputusan KPU, melainkan hasil berkonsultasi tim
Baca selengkapnya