DPR Sarankan Pemilu di Gelar Februari 2024, Untuk Antisipasi Kekacuan YAng Akan Terjadi Jika Digelar Pada Bulan April 2024

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengingatkan pemerintah soal potensi kekacauan tahapan Pemilu 2024 jika digelar pada April atau Mei 2024 "Saya prediksi akan terjadi kekacauan tahapan pilkada apabila coblosan pemilu dilaksanakan bulan April atau Mei 2024," ujarLuqman di Jakarta, dikutip Sabtu (25/9/2021).

Menurut Luqman, pertimbangan pemerintah mengusulkan Pemilu 2024 digelar pada 24 April tak melihat pentingnya jarak antara pengesahan hasil pemilu dengan tahapan pendaftaran calon kepala daerah ke KPUD yang harus dilaksanakan paling lambat Agustus 2024. UU Pilkada memerintahkan pemungutan suara dilaksanakan pada bulan November 2024.

"Saya melihat pemerintah sepertinya masih belum mempertimbangkan sangat pentingnya jarak waktu antara pengesahan hasil pemilu dengan tahapan pendaftaran calon kepala daerah ke KPUD yang paling lambat harus dilaksanakan bulan Agustus 2024,"jelasnya.

Politikus PKB ini mengingatkan pada Pemilu 2019 penyelesaian sengketa pemilu membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Jika hari pencoblosan pada April atau Mei 2024 maka tidak akan ada jeda waktu antara pengesahan hasil pemilu dengan pendaftaran calon kepala daerah ke KPUD untuk Pilkada Serentak.

"Bahkan bisa saja pada bulan Agustus 2024, sengketa pemilu belum selesai dan hasil pemilu belum bisa disahkan. Harus juga dipertimbangkan proses pencalonan pilkada dari jalur independen yang membutuhkan waktu relatif lama, termasuk menyita waktu penyelenggara untuk menjalankan verifikasi faktual dukungan calon independen,"jelas Luqman.

Luqman memberikan gambaran, jika rata-rata empat orang mendaftar ke partai sebagai calon kepala daerah di 515 kabupaten/kota dan 33 provinsi, akan ada 2.188 orang yang harus diseleksi partai. Proses seleksinya marginal butuh waktu 2,5 bulan. Potensi politik transaksional kian terbuka.

"Nah, kalau tidak ada waktu yang cukup, maka kemungkinan besar yang akan terjadi politik transaksional. Jika proses seleksi didominasi praktek transaksional, bisa dibayangkan seperti apa kualitas kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 yang akan datang,"ujar Luqman.

Digelar Februari 2024

Pemerintah, kata Luqman, perlu memiliki pandangan sama terhadap urgensi digelarnya pemilu dan pilkada serentak 2024. Untuk itu, menurut Luqman pemilu sebaiknya digelar di bulan Februari 2024.

"Jika dipaksakan coblosan Pemilu 2024 di dalam bulan April atau Mei, bisa dipastikan tidak ada waktu yang cukup bagi partai-partai dan masyarakat untuk melakukan seleksi bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang akan dipilih rakyat pada bulan November 2024,"jelas Luqman.

Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, Pemilu 2024 pilihan utamanya jatuh pada 24 April. Pilihan itu diambil setelah dilakukan simulasi oleh Kemendagri, Kemenko Polhukam, serta DPR.

"Pemilu, Pileg, Pilpres itu pilihan utamanya jatuh pada tanggal 24 April. Ini nanti akan dipertajam lagi dengan segala problem-problem teknis dan yuridis yang menyertainya,"ujar Mahfud dikutip dari siaran YouTube, Jumat (24/9).

Mahfud mengatakan, usulan ini akan dibahas dalam rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat kabinet terbatas itu, Jokowi yang mengambil keputusan kapan akan digelar Pemilu 2024.

"Yang akan memutuskan pilihan-pilihan itu adalah presiden melalui suatu rapat kabinet terbatas. Tapi nanti akan sampaikan semua issue kelebihan dan kekurangan setiap tanggal yang akan ditentukan bersama presiden, DPR, dan KPU," ujar Mahfud.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PDIP Melakukan Doa Bersama Untuk Sabam Sirait, Yang Dipimpin Oleh Megawati

Jakarta - melakulan doa bersama untuk Sabam Sirait, salah satu pendiri partai yang meninggal dunia pada hari ini. Doa bersama itu dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto. "Satu-satunya deklarator Partai yang masih ada yaitu Bapak Sabam Sirait juga telah meninggalkan kita semua. Dengan rasa dukacita, seluruh stakeholder partai juga mengucapkan duka cita mendalam," kata Megawati, Kamis (30/9/2021). Sementara, Hasto menuturkan, Sabam adalah panutan partai khususnya bagi PDIP. Dijelaskannya, Ketika oleh kekuasaan Orde Baru saat itu, dipaksakan penyederhanaan parpol melalui fusi. Dan di dalam rekam jejaknya Sabam menjadi bagian dari perjuangan menghadapi itu. Sabam juga tercatat sebagai sekretaris jenderal tiga periode selama partai masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). "Seluruh kader partai mengucapkan belasungkawa dan mendoakan beliau agar dilapangkan jalannya dan diterima di tempat yang terbaik di
Baca selengkapnya

Hari Pencoblosan Pemilu Akan Diputuskan Pada Pekan Depan

Jakarta - Komisi II DPR RI berencana menggelar rapat kerja dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas tanggal Pemilu 2024 pada pekan depan. Pada rapat kerja itu akan diambil keputusan hari pencoblosan Pemilu 2024 . "Minggu depan kita akan raker untuk putuskan jadwal dan tahapan pemilu,"ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1). Doli mengatakan, tidak ada hubungannya penetapan tanggal pemilu dengan proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu yang baru. Komisi II tidak menargetkan rapat kerja membahas jadwal pemilu digelar sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu. "Tidak ada hubungannya dengan KPU Bawaslu yang baru atau lama. Intinya seperti yang saya katakan bahwa kan sebelum ini kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melakukan konsolidasi bersama penyelenggara,"ujar Doli. Komisi II telah lama memberikan waktu Mendagri dan KPU melakukan konsolidasi. Sebelumnya a
Baca selengkapnya

Fraksi PKB Mendesak KPU Agar segera Menetapkan Tanggal Pemilu Karena Maraknya Aksi Curi Start Pemilu

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera menetapkan tanggal Pemilu 2024. Menurutnya, semakin cepat jadwal Pemilu ditetapkan, maka akan semakin baik. "Saya berharap KPU tegak lurus sebagai pelaksana undang-undang, yang di antaranya diberi tugas konstitusional untuk menetapkan waktu pemungutan suara Pemilu. Kewenangan ini diatur Pasal 347 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan,"kata Luqman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/11/2021). Menurut Luqman, berdasarkan undang-undang, KPU berwenang menetapkan tanggal pelaksanaan Pemilu. "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Jelas dan terang perintah undang-undang ini. Karena itu, KPU tidak perlu ragu sedikitpun,"kata dia. Ia mengingatkan bahwa usulan KPU Pemilu 2024 diselenggarakan 21 Februari 2024 bukan hanya keputusan KPU, melainkan hasil berkonsultasi tim
Baca selengkapnya