Postingan

Hari Pencoblosan Pemilu Akan Diputuskan Pada Pekan Depan

Jakarta - Komisi II DPR RI berencana menggelar rapat kerja dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas tanggal Pemilu 2024 pada pekan depan. Pada rapat kerja itu akan diambil keputusan hari pencoblosan Pemilu 2024 . "Minggu depan kita akan raker untuk putuskan jadwal dan tahapan pemilu,"ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1). Doli mengatakan, tidak ada hubungannya penetapan tanggal pemilu dengan proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu yang baru. Komisi II tidak menargetkan rapat kerja membahas jadwal pemilu digelar sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu. "Tidak ada hubungannya dengan KPU Bawaslu yang baru atau lama. Intinya seperti yang saya katakan bahwa kan sebelum ini kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melakukan konsolidasi bersama penyelenggara,"ujar Doli. Komisi II telah lama memberikan waktu Mendagri dan KPU melakukan konsolidasi. Sebelumnya a

Gerindra Beri Dukungan Terkait Larangan Pemerintah Ekspor Batubara Sementara

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang pelaku usaha untuk melakukan penjualan ke luar negeri atau ekspor batu bara mulai 1 Januari sampai 31 Januari 2022. Hal ini mendapatkan dukungan dari Sekretaris Jenderal yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani. Menurut dia langkah tersebut sudah tepat lantaran harga batu bara yang sedang meroket akan menjadi ancaman bagi kebutuhan listrik dalam negeri dan energi bagi kebutuhan industri. "Larangan ekspor batu baru yang dilakukan pemerintah itu keputusan yang sudah benar. Karena harga batu bara yang sedang melambung tinggi menjadi ancaman bagi supply energi PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. PLN mempunyai kewajiban untuk menerangi listrik di seantero negeri, termasuk menyediakan listrik bagi kepentingan industri dalam negeri,"kata dia dalam keterangannya, Minggu (2/1/2022). "Kami dukung kebijakan itu karena demi kepentingan nasional,"sambungnya

Ketua DPR Puan Maharani Mengunjungi Warga Yang Terdampak Erupsi Semeru di Lumajang

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) Puan Maharani hari ini berkunjung kerja ke Jawa Timur. Salah satu wilayah yang akan didatangi Puan adalah Kabupaten Lumajang untuk mengunjungi warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Puan akan mendatangi Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Senin (20/12/2021). Pronojiwo merupakan salah satu wilayah paling terdampak akibat meletusnya Gunung Semeru beberapa waktu lalu. Akses utama menuju Pronojiwo putus overall usai jembatan Gladak Perak yang berada di kecamatan ini diterjang awan panas dan lahar dingin. "Kami ingin memastikan bagaimana kondisi para warga terdampak erupsi Gunung Semeru, khususnya di wilayah Pronojiwo yang saat ini cukup terisolasi akibat akses jalan utama di daerah tersebut terputus,"ujar Puan. Puan akan meninjau Jembatan Gladak Perak yang menghubungkan Lumajang-Malang itu. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq sebelumnya mengatakan Puan akan menjadi pejabat dari pusat pertama yang meninjau Pronojiwo. Se

Ketum PAN Zulhas Merasa Kehilangan Sosok Abraham Lunggana (Haji Lulung)

Jakarta - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) merasa kehilangan sosok Abraham Lunggana (Haji Lulung). Secara khusus, Zulhas menyampaikan ucapan duka untuk sahabatnya itu. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pagi ini kami mendapatkan kabar duka, saudaraku Abraham Lunggana atau dikenal dengan panggilan akrab Haji Lulung meninggal dunia. Setelah tiga minggu dirawat di RS Harapan Kita karena sakit jantung, beliau berpulang dipanggil Allah SWT,"kata Zulhas dalam keterangannya, Selasa (14/12). Wakil Ketua MPR ini mendoakan almarhum Haji Lulung mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. "Amal baik Haji Lulung semasa hidup sangat banyak, mudah-mudahan menjadi jalan yang menghapus dosa-dosanya dan melapangkan kuburnya,"tutur Zulhas. Zulhas bercerita, beberapa waktu lalu, ia bersama Ketua DPW PAN DKI Eko Patrio sempat menjenguk Haji Lulung di RS Harapan Kita. "Saat itu beliau baru siuman dari koma. Sempat cukup bahagia karena Haji Lulung sudah bisa meng

IPO: Jika Airlangga Bisa Terjemahkan Visi Misi Presiden Jokowi, Karena Turunnya Ekonomi Memburuk

Jakarta - Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dipandang bisa menerjemahkan visi dan misi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini menyusul Survei Indikator Politik Indonesia yang memuat adanya kenaikan kepuasan akan kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma' ruf Amin. Bahkan, disebut ini dipengaruhi oleh ekonomi memburuk turun, dan penanangan Covid-19 dinilai berhasil. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut, dari dua faktor itu, ada bagian dari Airlangga selaku Menko Perekonomian dan KPC-PEN. Dua posisi ini pun disebut tak punya imbalan politik atau menaikan elektabilitasnya, tapi tetap dikerjakan dengan baik. "Ini menandakan jika Airlangga berhasil menerjemahkan visi misi Presiden Jokowi, sehingga yang mendapat kredit prestasi adalah presiden," kata dia, dalam keterangannya, Minggu (5/12/2021). Bahkan, menurut dia, bisa dipandang apa yang dilakukan Airlangga dalam dewasa

Moeldoko Dorang KPU Lakukan Pemutakhiran Data Untuk Cegah Manipulasi Data Pemilu Palsu

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) melakukan pemutakhiran data, sinkronisasi, dan kerja bersama untuk Satu Information Indonesia. Hal ini agar tidak muncul data palsu yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum politik sehingga hasil Pemilu bisa termanipulasi. "Jangan sampai data-data palsu digunakan untuk pendaftaran partai politik, calon independen atau kepala daerah, sehingga mengantarkan orang-orang yang tidak mewakili pilihan rakyat bisa jadi pemimpin,"tegas Moeldoko dikutip dari siaran pers, Rabu (1/12/2021). Presiden Joko Widodo atau Jokowi sendiri mengeluarkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang diatur dalam Perpres Nomor 39 tahun 2019. Kebijakan ini diharapkan menjadi kunci dari berbagai permasalahan data di Indonesia. Mulai dari, sulitnya mendapatkan information termutakhir dan berkualitas akibat tidak adanya koordinasi antar institusi sehingga information yang dihasilkan sering tumpang tindih dan ti

DPRD RI Mengusulkan Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas 2022 Saat Rapat Pleno

Jakarta - Komite I DPD RI mengusulkan kembali revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno dan akan disampaikan dalam Panmus dan Paripurna DPD RI pada bulan Desember. Revisi UU Pemilu sebelumnya telah dikeluarkan DPR RI dari Prolegnas Prioritas pada 9 Maret 2021. Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan tinjauan di daerah dan masukan stakeholders terkait pemilu. Disebutkan, UU Pemilu saat ini dinilai banyak kelemahan dan perlu direvisi sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. "Berbagai permasalahan dan catatan terhadap penyelenggaraan Pemilu sebelumnya tahun 2019 diharapkan menjadi masukan dasar bagi penyempurnaan regulasi Pemilu di Indonesia,"ujar Fachrul dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021). Ada Banyak Pertimbangan Fachrul menuturkan, ada pertimbangan untuk segera membahas revisi UU Pemilu karena semakin dekat penyelenggaraan Pemilu 2024. KPU dan Bawaslu harus mempe